Satu Su-35 Repotkan Eropa

Sebuah jet tempur Su-35 milik Rusia seperti dilaporkan sebelumnya terbang di wilayah udara dekat Spanyol dan Portugal memaksa dua Negara ini melepaskan pesawat tempur mereka untuk mengawasi gerak-gerik pesawat canggih ini.

Pesawat Rusia terbang di wilayah Huelva dan Cadiz Spanyol pada Kamis 15 November 2016 pagi yang kemudian dicegat dua F/A-18 Hornet milik Angkatan Udara Spanyol yang lepas landas dari Pangkalan di Zaragoza. Pesawat memasuki zona strategis Spanyol di Gijon kemudian terbang menuju Galicia dan di tepi Pantai Portugal.

Sebelum diburu oleh F/A-18 Spanyol, Flanker-E ini telah diikuti dan diawasi dengan ketat oleh pesawat dari negara-negara Eropa lainnya. Jet tempur Rusia ini diperkirakan sedang mengukur waktu reaksi dari jet-jet Eropa ketika mendeteksi pesawat musuh.

Sebagaimana dilaporkan Diario Desevilla Pergerakan Su-35 mulai terdeteksi pada Rabu malam oleh radar NATO yang ditempatkan untuk misi pengawasan udara Baltik guna menjaga wilayah udara Estonia, Latvia dan Lithuania. Kemudian pesawat-pesawat dari Norwegia, Inggris dan Prancis secara bergantian mengawal jet tempur tersebut.

Intrusi ke dalam wilayah udara Spanyol terjadi Kamis pagi. Dua F/A-18 Spanyol terbang kea rah pelabuhan El Musel di Gijón kemudian belok ke barat di atas lepas pantai Galicia, turun Finisterre dan menuju pantai Portugal.

Dua pesawat Spanyol ini kemudian kembali ke pangkalan setelah dua F-16 Portugal lepas landas dari Pangkalan Udara Monte Real untuk menggantikan tugas mereka.

Setelah terbang selama kurang lebih satu jam di sekitar Pantai Portugal, pesawat kembali ke arah Spanyol. Pesawat tempur Rusia itu kembali terpantau radar Spanyol terbang di atas pantai Huelva menuju Teluk Cadiz.

Selanjutnya, Sukhoi-35 akan mulai lagi berbelok dan terbang kembali ke pangkalan mereka. Pilot tempur ini terbang nonstop dan melakukan pengisian bahan bakar di udara dari sebuah pesawat tanker Rusia.

Su-33 dan MiG-29K Pindah ke Pangkalan Darat, Ada Apa dengan Admiral Kuznetsov?

• Facebook
• Tweet
• Google+

Sebagian besar jet tempur Rusia yang berbasis di kapal induk dan tengah beroperasi di Mediterania telah dipindahkan ke Pangkalan Udara Humaymim Suriah. Belum diketahui apa penyebab jet-jet tempur itu meninggalkan basis aslinya.

Citra satelit Airbus Defense yang diperoleh IHS Jane menunjukkan pesawat tempur Su-33 diparkir di antara pesawat Angkatan Aerospace Rusia di Humaymim Pangkalan Udara di Suriah pada 20 November.

Citra menunjukkan delapan Su-33 dan satu MiG-29KR bersama pesawat lain yang sudah ditempatkan di lapangan udara tersebut sebelumnya seperti Su-35, Su-24 dan Su-34.

Kuznetsov dapat membawa sekitar 20 jet cepat dan diketahui telah membawa setidaknya delapan Su-33 untuk penyebaran saat ini di Mediterania Timur. Selain itu juga membawa empat MiG-29K yang satu di antaranya jatuh pada 13 November 2016 lalu.

Tidak jelas kenapa pesawat-pesawat itu dipindahkan. Tetapi seperti dilaporkan sebelumnya, kecelakaan MiG-29K terjadi dikabarkan karena masalah teknis yang terjadi di dek penerbangan Kuznetsov. Pesawat jatuh akibat kehabisan bahan bakar ketika menunggu perbaikan kabel pendaratan yang putus karena pendaratan pesawat sebelumnya.

YJ-91, Rudal Pengincar Sistem Radar Musuh

Media CCTV 7 China merilis uji penembakan rudal anti radar YJ-91. YJ-91 adalah rudal udara-ke-permukaan yang bisa menghancurkan sasaran kapal perang, terutama mengincar bagian vital kapal perang yakni sistem radarnya.

Uji tembak dilakukan dari pesawat tempur J-10A, sebuah pesawat pembom-tempur ringan yang menggunakan teknologi pesawat tempur LAVI Israel. Dan kini dengan pengintegrasian rudal penghancur radar kapal perang, menjadikan J-10A sekarang juga dapat berperan sebagai pesawat serang maritim.

JKGR

China Dilaporkan Lakukan Uji Coba Rudal Hypersonic

LONDON - China dilaporan telah melakukan uji coba rudal hypersonic. Rudal tersebut mampu menghantam sasaran 300 mil jauhnya di udara. Rudal tersebut ditembakkan dari sebuah pesawat tempur J-16 pada awal bulan ini.

Para ahli di majalah Popular Science menganalisa gambar dari sebuah kejadian yang menunjukkan rudal raksasa berukuran 19 kaki. Salah satu ahli, Jeffrey Lin mengatakan, peluncuran rudal tersebut merupakan sebuah masalah besar. "Rudal ini akan dengan mudah terbang lebih cepat dari rudal udara ke udara milik Amerika Serikat (AS) atau NATO," katanya seperti dikutip dari laman Express, Jumat (25/11/2016).

Laporan menyebutkan jika rudal tersebut masuk dalam kategori rudal jarak jauh (VLRAAM). Rudal ini memiliki jarak tembak melebihi 186 mil, kemungkinan antara 250 hingga 310 mil. "Selain itu mesin roket VLRAAM mempunyai kecepatan hingga 6 March yang mampu menciptakan zona no escape zone (NEZ), yaitu sasaran tidak bisa melarikan diri meski dengan kecepatan supersonik seperti pesawat tempur siluman," terang Lin.

Dilengkapi dengan sistem radar baru, rudal ini diyakini memiliki daya dorong tambahan untuk melengkapi manuvernya.

Tahun lalu, sebuah jurnal ilmiah China melaporkan bahwa setelah ditembakkan oleh pesawat tempur, sebuah VLRAAM bisa terbang 15 km ke atas setinggi 30 km sebelum dipandu oleh radar jarak jauh dengan kecepatan hypersonic untuk menghancurkan pesawat pengebom siluman dan jet tempur.

Berita itu muncul hanya beberapa hari setelah pemimpin militer mengungkapkan Kremlin telah mengerahkan sistem pertahan rudal jarah jauh yang banyak ditakuti, Iskander, dan S-400 di Eropa. Rudal Iskander berkemampuan nuklir dan penyebarannya ke daerah kantong Rusia di Kaliningrad menempatkan Eropa dalam petak-petak pendek garis sasaran jarak pendek program rudal balistik Moskow.

sindo

16 Negara Eropa Waswas Perlombaan Senjata dengan Rusia

Foto : IFV T-15 Rusia

BERLIN - Sebanyak 15 negara Eropa telah bergabung dengan Jerman untuk mengajak Rusia membuat kesepakatan atau perjanjian pengawasan senjata baru. Belasan negara itu mulai waswas jika perlombaan senjata dengan Rusia pecah di Eropa.

Negara-negara Eropa itu menyerukan dialog lebih lanjut dengan Rusia untuk mencegah perlombaan senjata setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina dan pecahnya krisis Ukraina di wilayah timur.

”Keamanan Eropa berada dalam bahaya,” kata Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, kepada surat kabar Die Welt dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat (25/11/2016).”Sesulit (apapun) hubungan dengan Rusia saat ini, kita perlu dialog yang lebih, tidak kurang,” ujarnya.

Steinmeier, politisi Partai Demokrat Sosial yang telah dinominasikan untuk menjadi presiden Jerman tahun depan, pertama kali menyerukan kesepakatan pengawasan senjata baru dengan Rusia pada bulan Agustus lalu untuk menghindari eskalasi ketegangan di Eropa.

Lima belas negara Eropa yang bergabung dengan Jerman untuk mengajak Rusia membuat kesepakatan itu semuanya tergabung dalam Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE). Ke-15 negara itu antara lain, Prancis, Italia, Austria, Belgia, Swiss, Republik Ceko, Spanyol, Finlandia, Belanda, Norwegia, Rumania, Swedia, Slovakia , Bulgaria dan Portugal.

Kelompok negara ini berencana untuk mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Jumat dan akan bertemu lagi di sela-sela pertemuan tingkat menteri OSCE pada 8-9 Desember 2016 di Hamburg. Jerman saat ini memegang jabatan presiden bergilir OSCE.

Steinmeier mengutuk aneksasi Rusia terhadap Crimea dan dukungan Moskow untuk separatis di Ukraina timur. Menurutnya, tindakan seperti itu merusak kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun dan mengancam untuk melepaskan perlombaan senjata baru.

Rusia belum merespons rencana 16 negara Eropa yang mengajak membuat kesepakatan pengawasan senjata baru dengan Moskow. Rusia selama ini juga menegaskan bergabungnya Crimea ke Moskow merupakan proses yang sah karena merupakan kehendak rakyat Crimea setelah melepaskan diri dari Ukraina pada 2014.

China Tawarkan Bantuan Militer ke Bangladesh, India Waswas

NEW DELHI - Menteri Pertahanan India Manohar Parrikar dilaporkan akan mengunjungi Bangladesh. Kunjungan ini dilakukan ditengah kegundahan India setelah Bangladesh menerima tawaran bantuan militer dari China, termasuk kapal selam.

Manohar Parrikar akan mengunjungi Dhaka untuk berpatisipasi dalam perayaan ulang tahun pembebasan Bangladesh. Para pengamat merasakan kegugupan India sejak Oktober ketika Presiden China Xi Jinping mengunjungi menawarkan kredit USD24 miliar ke Bangladesh. Kegelisahan India semakin mendalam setelah Bangladesh mengumumkan bahwa mereka akan menerima dua kapal selam China awal tahun depan satu bulan kemudian. 

"Maksud Beijing dibalik penjualan kapal selam akan memperkuat hubungan politik dengan Dhaka. Pelatihan jangka panjang kapal selam dan pemeliharaan kebutuhan Angkatan Laut Bangladesh juga akan memungkinkan kehadirian militer China di Teluk Benggala, dan memungkinkan untuk menyusun data sensitif untuk operasi kapal selam Angkatan Laut PLA di masa depan," kata Kapten Angkatan Laut India dan Direktur Eksekutif di India Maritime Foundation, Gurpreet S Khurana, seperti dikutip dari Sputniknews, Sabtu (26/11/2016). 

India pun mencoba untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan Bangladesh. India menawarkan diri untuk memasok kapal angkatan laut secara kredit. Namun sejumlah ahli menilai tawaran itu seperti pendekatan dengan memberikan sepotong makanan yang tidak cukup untuk mengatasi "agresi" China. 

"Terbukti, kebijakan luar negeri India vis-a-vis Bangladesh perlu dikalibrasi ulang. Di tingkat strategis nasional, India memiliki cukup keuangan dan industri pertahanan yang disedekahkan untuk mengimbangi pengaruh besar China pada Bangladesh. New Delhi mungkin perlu untuk mengakhiri kebijakan lama yang 'menenangkan' Dhaka ke kebijakan 'wortel dan tongkat'," kata Khurana. 

India telah lama menganggap Bangladesh sebagai bagian dari wilayah yang dipengaruhinya. Angkatan bersenjata India turut membantu Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971. India juga membagi hubungan politik dan keamanan dengan rezim Bangladesh saat ini dan tahun lalu dengan memberikan hibah sebesar USD2 miliar. 

sindo

Myanmar Ingin Bersihkan Etnis Rohingya

Citra Satelit penghancuran kampung Rohingya

Myanmar tengah melakukan pembersihan etnis minorita Muslim Rohingya dari wilayahnya. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior PBB. "Angkatan bersenjata telah membunuh etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, memaksa banyak dari mereka melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh," kata John McKissick dari badan pengungsi PBB seperti dikutip dari BBC, Jumat (25/11/2016). McKissick mengatakan bahwa militer Myanmar dan polisi penjaga perbatasan telah terlibat dalam hukuman kolektif terhadap minoritas Rohingya. Aksi itu dilakukan setelah pembunuhan sembilan penjaga perbatasan pada 9 Oktober lalu dimana beberapa politisi menyalahkannya kepada kelompok militan Rohingya. 

"Pasukan keamanan telah membunuh, menembak mereka, membunuh anak-anak, memperkosa wanita, membakar dan menjarah rumah-rumah mereka, memaksa orang-orang untuk menyeberangi sungai ke Bangladesh," ungkap McKissick. "Sekarangan sangat sulit bagi pemeirntah Bangladesh untuk mengatakan perbatasan terbuka karena ini lebih lanjut akan mendorong pemerintah Myanmar untuk melanjutkan kekejaman dan mendorong mereka keluar sampai mereka telah mencapai tujuan akhir mereka yaitu pembersihan etnis minoritas Muslim di Myanmar," katanya. 

Menanggapi pernyataan McKissick, juru bicara presiden Myanmar Zaw Htay mengatakan pejabat PBB tersebut harus menjaga profesionalisme dan etika sebagai seorang pejabat karena komentarnya hanya tuduhan belaka. "Dia seharusnya hanya berbicara berdasarkan bukti konkret dan kuat di lapangan," katanya.

Suu Kyi Dicap Bukan Pejuang HAM

Para aktivis hak asasi manusia (HAM) internasional mengkritik keras Aung San Suu Kyi, sosok peraib nobel perdamaian yang sebelumnya dianggap sebagai pejuang HAM saat ditindas junta militer. Suu Kyi dikiritik karena masih diam melihat penganiayaan militer terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine. Aktivis HAM dari Human Rights Watch, David Scott Mathieson, mempertanykan kredibilitas Suu Kyi dalam mempromosikan HAM karena bungkam melihat penindasan di negaranya sendiri. Suu Kyi, pemimpin faksi politik yang berkuasa di Myanmar saat ini sejatinya punya kekuatan untuk bertindak lebih dalam mencegah kekerasan terhadap komunitas Rohingya. ”Suu Kyi berisiko merobek-robek apa yang tersisa dari kredibilitasnya untuk mempromosikan HAM jika dia gagal untuk berbicara,” kritik Mathieson, seperti dikutip ABC, Jumat (25/11/2016). ”Dia telah membuat jelas bahwa dia adalah seorang politisi, bukan pembela HAM atau kemanusiaan, ketika situasi putus asa di Rakhine membutuhkan pemimpin politik untuk memprioritaskan isu-isu tersebut,” ujarnya. Pejabat PBB, Yanghee Lee, menyesalkan sikap pemerintah Myanmar yang mengunci akses bantuan kemanusiaan dan media di Rakhine utara yang kini jadi zona operasi militer. ”Hal ini tidak dapat diterima bahwa selama enam minggu telah terjadi penguncian lengkap, tanpa akses (kemanusiaan) ke daerah yang terkena (operasi militer),” ujar Lee. PBB memperkirakan hingga 30 ribu orang telah mengungsi, yang hampir semuanya berasal dari warga minoritas Muslim Rohingya. Lebih dari 70 ribu jiwa segera membutuhkan makanan. Masih menurut PBB, dengan pemutusan akses bantuan kemanusiaan, diperkirakan 30-50 persen dari 3.000 anak-anak berisiko menderita gizi buruk akut.

Suu Kyi Marah

Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara di dunia ikut menyoroti kekerasan militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine dalam forum PBB di New York. Namun, pemimpin faksi politik yang berkuasa di Myanmar, Aung San Suu Kyi, bereaksi marah dengan merasa Myanmar diperlakukan tidak adil. Duta AS untuk PBB, Samantha Power menyampaikan peringatan kepada pada diplomat Barat lainnya bahwa Myanmar tidak bisa menangani krisis Rohingya sendiri. Tindakan keras militer Myanmar—seperti yang dilaporkan kelompok HAM—seperti pembakaran desa, eksekusi hingga pemerkosaan, telah membuat ratusan warga Rohingya di Rakhine melakukan eksodus ke perbatasan Bangladesh. 

”Antusiasme awal masyarakat internasional atas pembiaran Myanmar terus di jalan ini, reformasi sendiri tampaknya berbahaya pada tahap ini,” kata Samantha Power dalam forum tertutup di markas PBB, pekan lalu, yang dilansir Reuters, Kamis (24/11/2016). Samantha kembali menuntut Washington agar membuka kembali kantor OHCHR, badan hak asasi manusia PBB, di Myanmar. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Nicole Thompson, menolak mengomentari apa yang dibahas dalam forum tertutup di markas PBB tanggal 17 November 2016 lalu. 

”Kami tetap prihatin dengan laporan kekerasan yang sedang berlangsung dan eksodus di utara negara bagian Rakhine,” kata Thompson. ”Kami terus mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan kredibel dan independen terhadap peristiwa di negara bagian Rakhine, dan memperbarui permintaan kami untuk membuka akses pada media,” lanjut Thompson. Para diplomat Barat mengatakan, Inggris juga menyatakan keprihatinan pada pertemuan tersebut. Malaysia dan Mesir juga menyuarkan hal serupa.

Sementara itu, Suu Kyi menjawab di hari berikutnya dalam pertemuan dengan para diplomat dari PBB, AS, Inggris, Uni Eropa dan Denmark, di Ibu Kota Naypyitaw, Myanmar. Suu Kyi meluapkan kemarahannya. Menurut sumber-sumber diplomat, Suu Kyi menekankan bahwa Myanmar juga telah berkomitmen untuk memulihkan akses bantuan dan meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. 

Masih menurut sumber diplomat, Suu Kyi menuduh masyarakat internasional hanya fokus pada sisi konflik tanpa “memiliki informasi yang nyata”. Suu Kyi yang meraih Hadiah Nobel Perdamaian selama ini dipuji Barat dengan pejuang demokrasi dan HAM. Suu Kyi selama bertahun-tahun berada di dalam tahanan rumah akibat penindasan junta militer. Namun, pujian untuk Suu Kyi kini berubah menjadi kecaman karena dia dianggap nyaris tak berbuat apa-apa untuk meringankan penderitaan kelompok minoritas Rohingya, meski faksi politiknya telah berkuasa di Myanmar. Kekerasan terbaru militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya mulai terjadi menyusul serangan orang-orang bersenjata tak dikenal terhadap tiga pos polisi perbatasan pada 9 Oktober 2016 yang menewaskan sembilan polisi Myanmar. Militer Myanmar dan pemerintah telah menolak tuduhan oleh warga Rohingya dan kelompok-kelompok HAM, bahwa tentara telah memperkosa wanita Rohingya, membakar rumah dan mengeksekusi puluhan warga sipil selama operasi militer di Rakhine sebagai respons atas serangan di tiga pos polisi tersebut. 

Juru bicara Kepresidenan Myanmar, Zaw Htay, mengatakan Myanmar telah merilis berita yang benar untuk mencegah penyebaran informasi yang salah. ”Masyarakat internasional salah paham pada kami, karena pelobi Rohingya mendistribusikan berita palsu,” katanya. ”Tidak ada seorang pun di dunia akan menerima serangan terhadap pasukan keamanan, pembunuhan dan penjarahan senjata,” katanya lagi. 

Sindonews